Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

1. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan
Perjalanan panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dimulai sejak, sebelum, dan selama penjajahan. Kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai dengan era pengisian kemerdekaan menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Dalam kaitannya dengan semangat perjuangan bangsa, maka perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia pada umumnya. Selain itu juga bagi mahasiswa sebagai calon cendekiawan pada khususnya yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

Masyarakat dan pemerintah suatu negara berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya secara berguna. Halini tentunya sesuai dengan kemampuan spiritual dan berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik. Generasi penerus tersebut diharapkan akan mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan internasional. Jadi, hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan dan memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki polapikir, sikap, dan perilaku sebagai pola tindak kecintaan pada tanah air berdasarkan Pancasila.Selain itu, pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitasIndonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertawa terhadap TYME, berbudi luhur, kepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik,mempertebal cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan,kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan dan berorientasi kepada masa depan. Hal tersebut tentunya dipupuk melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Landasan Hukum
UUD 1945

• Tujuan dan aspirasi bangsa indonesia tentang kemerdekaan yang tercantum pada alenia kedua dan keempat Pembukaan UUD 1945.
• Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara yang tercantum pada pasal 30 ayat (1) UUD 1945.
• Hak setiap warga negara untuk memperoleh pengajaran yang tercantum pada Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.

Keputusan Bersama Mendikbud dan Menhankam (Pangab) Nomor 0221U/1973 Tanggal 8 Desember KEP/B43/XIII/1967. Keputusan tersebut menetapkan realisasi pendidikan bela Negara melalui jalur pengajaran/pendidikan khususnya pendidikan tinggi.

• UUD No.20/1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara republik Indonesia dalam lembaran Negara 1982 No. 51 TLN 3234

• Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Menhankam

• Nomor061U/1985 Tanggal 1 Februari
  KEP/002/II/1985

1.      UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.      Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000

3.      Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/KEP/2000

3. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

 • Tujuan Umum : memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warganegara dengan Negara, warganegara dengan warganegara dan pendidikan pendahuluan bela Negara agar menjadi warganegara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara.

• Tujuan Khusus : Agar mahasiswa memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warganegara Republik Indonesia yang terdidik dan bertanggung jawab. selain itu juga agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasi dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila.

4. Konsep Demokrasi

KONSEP DEMOKRASI

            Demokrasi merupakan wujud kebersamaan dalam Negara juga merupakan hak sekaligus kewajiban bagi warga Negara karena system kekuasaan yang berlaku adalah : “Res publica” dari,oleh ,dan untuk rakyat .

            Demokrasi berasal dari bahasa yunani. Yakni kata “Demos” berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “demos” yang berate kekuasaan atau kedaulatan, dengan demikian maka demokrasi dapat diartikan kekuasaan atau kedaulatan rakyat.

            Walaupun sebenarnya ditinjau dari pemahaman agama bahwa kekuasaan rakyat di bumi adalah kekuasaan rakyat,karena memang pada saat umat manusia diturunkan kebumi sekaligus diserahkan pengaturannya oleh tuhan kepada manusia atau rakyat yang diciptakannya, sedangkan pengertian dalam bahasa yunani tidak hanya mengadopsi  dari agama disesuaikan dengan kehidupan.

            Pemahaman rakyat itu sendiri sebenarnya belum ada kesepakatan karena pada kenyataan komunitas – komunitas tertentu tidak mau disamakan sebagai rakyat.

5.  Bentuk Demokrasi dalam Pemerintahan Negara
Ada dua bentuk demokrasi dalam sebuah pemerintahan Negara yaitu:
1. Pemerintahan Monarki. Dapat diartikan sebagai sejenis pemerintahan dalam suatu Negara yang dipimpin oleh satu orang (raja). Monarki terbagi dalam 3 jenis yaitu:
1. Monarki mutlak : bentuk pemerintahan suatu negaranta dipimpin oleh raja dan kekuasaannya tidak terbatas
2. Monarki konstitusional : bentuk pemerintahan suatu negaranya dipimpin oleh raja namun kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi
3. Monarki parlementer : bentuk pemerintahan suatu negaranya dipimpin oleh raja namun kekuasaan tertinggi ada ditangan parlemen.
2. Pemerintahan Republik. Dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak.

6.  Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

Pada dasarnya Pendidikan Pendahuluan Bela Negara diselenggarakan guna memasyarakatkan upaya bela negara dengan cara menyadarkan segenap warga negara akan hak dan kewajiban dalam upaya bela negara. Menyadari akan hal tersebut di atas, maka pembinaan kesadaran bela negara akan dapat berhasil dengan baik apabila dilaksanakan dengan memperhitungkan tingkat kesiapan dan tingkat perkembangan dari peserta didik. Dalam rangka proses internalisasi kesadaran bela negara sebaiknya peserta didik diberi kesempatan untuk dapat mengembangkan kepribadian sebaik-baiknya atas dasar pengalaman pribadi yang diperolehnya melalui interaksi dengan lingkungan.

  Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

  Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan wilayah Nusantara dan yuridiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Asas demokrasi dalam pembelaan negara

  

  Berdasarkan pasal 27 ayat (3) UUD 1945, bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal ini menunjukkan asas demokrasi. Asas demokrasi dalam pembelaan negara mencakup dua arti :

    Bahwa setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku.

    Bahwa setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara, sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.

 Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) adalah pendidikan dasar bela negara guna menumbuhkan kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk negara, serta memberikan awal bela negara.

Bela Negara adalah tekad, sikap dan tindakan yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan berkorban guna meniadakan setiap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional serta nilai – nilai Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Berbagai akftifitas positif warga negara dalam menjalankan roda kehidupan masyarakat merupakan implementasi riil bela negara.

7. HAM

HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir sampai mati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Semua orang memiliki hak untuk menjalankan kehidupan dan apa yang dikendakinya selama tidak melanggar norma dan tata nilai dalam masyarakat. Hak asasi ini sangat wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah.

Pembagian Hak Asasi Manusia :

1. Hak asasi pribadi

·         Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat

·         Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat

·         Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan

·         Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing

2. Hak asasi politik

·         Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan

·         hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan

·         Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya

·         Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi

3. Hak azasi hukum

·         Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan

·         Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns

·         Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum

4. Hak azasi Ekonomi

·         Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli

·         Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak

·         Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll

·         Hak kebebasan untuk memiliki susuatu

·         Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

5. Hak Asasi Peradilan

·         Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan

·         Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.

6. Hak asasi sosial budaya

·         Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan

·         Hak mendapatkan pengajaran

·         Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

Contoh pelanggaran HAM :

1. Penindasan dan merampas hak rakyat dan oposisi dengan sewenang-wenang.
2. Menghambat dan membatasi kebebasan pers, pendapat dan berkumpul bagi hak rakyat dan oposisi.
3. Hukum (aturan dan/atau UU) diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi.
4. Manipulatif dan membuat aturan pemilu sesuai dengan keinginan penguasa dan partai tiran/otoriter tanpa diikut/dihadir rakyat dan oposisi.
5. Penegak hukum dan/atau petugas keamanan melakukan kekerasan/anarkis terhadap rakyat dan oposisi di manapun.

Salah satu contoh pelanggaran HAM yang nyata yaitu penyekapan buruh pabrik kuali di Tanggerang

Video part 1

       Video Part 2

     Penyekapan buruh pabrik kuali di Tanggerang selama 3 bulan ini sangat memprihatinkan dan jelas merupakan pelanggaran HAM. Para buruh diperlakukan seperti budak, kerja sampei larut malam, tidur di kamar yang sangat tidak layak, apalagi kamar tersebut untuk puluhan buruh. Sangat mengenaskan meliat kejadian seperti itu, betapa teganya sang pemilik barik menyekap pekerjanya. Hal yang lebih mengejutkan adalah dugaan keterlibatan oknum aparat dalam kasus penyekapan ini.

     Kasus seperti ini seharusnya tidak terjadi. Rasa manusiawi harus tertanam dalam diri setiap masyarakat kita. Setiap insan memiliki hak asasi manusia yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun karna hak asasi manusia bukan hanya milik kalangan atas, namun seluruh manusia memiliki hak tersebut. Masyarakat sekitar juga seharusnya lebih peduli agar hal tersebut tidak berlanjut.

Referensi :  

http://reginaamelia19.wordpress.com/2014/04/09/pengantar-pendidikan-kewarganegaraan/

http://ayoebkampretz.blogspot.com/2013/03/perkembangan-pendidikan-pendahuluan.html

http://konsepdemokrasi.blogspot.com/

http://zakiahikmah.blogspot.com/2013/04/pengantar-latar-belakang-pendidikan.html